Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Negeri Rangkasbitung berusaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung ).
SIPOLTAK Merupakan inovasi terkini dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu berupa sidang Permohonan secara online dari Kantor Kecamatan asal Pemohon. Untuk Pilot Project saat ini SIPOLTAK baru bisa di laksanakan di Kecamatan Bayah dan Malingping sebagai Kecamatan yang memiliki jarak terjauh.
Agar warna negara lancar mengurus usahanya, tentu mengurus proses sengketa bisnis perlu dipersingkat. Kini, melalui mekanisme Gugatan Sederna, sengketa perdata dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
Agar warna negara lancar mengurus usahanya, tentu mengurus proses sengketa bisnis perlu dipersingkat. Kini, melalui mekanisme Gugatan Sederna, sengketa perdata dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
Agar warna negara lancar mengurus usahanya, tentu mengurus proses sengketa bisnis perlu dipersingkat. Kini, melalui mekanisme Gugatan Sederna, sengketa perdata dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM
Dalam upaya mewujudkan digitalisasi dan modernisasi layanan peradilan, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung menghadirkan inovasi “SIMAGANG” sebagai sarana pendaftaran permohonan magang bagi Siswa dan/atau Mahasiswa yang dapat dilakukan secara online.
Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung
EKSEKUSI RIIL Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan dapat mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada pengadilan negeri, berikut mekanismenya.
Cari Perkara dengan Mudah. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan dan dimana saja. Para Pencari keadilan dapat menelusuri jalannya perkara hingga berkekuatan hukum tetap.
BERITA / KEGIATAN | Lainya...
Rapat Kesekretariatan dan Rapat Monev Kinerja Anggaran
-
Pengaduan
-
Prosedur Mendapatkan Informasi
-
Prosedur Bantuan Hukum
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja. Lebih lanjut...
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Lebih lanjut ...
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Lebih lanjut ...
